Indikator Rendahnya Daya Saing Bangsa Indonesia


Indikator rendahnya daya saing bangsa indonesia disebabkan masalah produktivitas khususnya mengangkat sumber daya manusia. Untuk itu perlu ditingkatkan produktivitas tenaga kerja baik melalui lembaga pemerintah maupun swasta dengan mengadakan rapat koordinasi baik dari lembaga swasta dan pemerintah untuk menyamakan persepsi gerakan peningkatan produktivitas dengan mengembangkan dan menanamkan arti pentingnya produktivitas di lingkungan badan-badan pemerintahan maupun Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi serta pengembangan produktivitas masyarakat Jatim agar menjadi lembaga pelopor, penggerak serta pelayanan publik yang prima.

Globalisasi mengaharuskan Indonesia untuk lebih memacu upaya secara optimal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain melalui pelatihan kerja, peningkatan produktivitas. Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Kependudukan secara umum meliputi :
  • Pembinaan pelaksanaan pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan memberikan keterampilan, dalam rangka peningkatan Produktivitas Calon Tenaga Kerja dan pekerja.
  • Pembinaan Pelaksaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja baik sektor formal maupun informal di dalam maupun diluar negeri, baik pengaruh ekonomi global yang menyebabkan menurunnya kesempatan kerja dan banyaknya PHK, sehingga sektor informal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
  • Pembinaan dan kerjasama dengan lembaga kerjasama Tripatit dan dewan pengupahan Daerah, dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan antara pekerja dengan pengusaha termasuk penentuan Upah Minimum.
  • Pembinaan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja termasuk berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi banyak masalah/gejolak dan PHK.
Sedangkan tupoksi secara umum UPT di lingkungan Disnakertransduk Prov. Jatim dalam antisipasi mengurangi pengangguran, meliputi dua program pokok :
  • Pelatihan Teknis. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan keterampilan atau kopetensi kerja bagi calon tenaga kerja maupun pekerja melalui UPT pelatihan Kerja melalui 16 UPT Pelatihan yang tersebar di seluruh Jawa Timur khusus memberikan pelatihan teknis bagi calon tenaga kerja maupun pekerja untuk semua bidang kejuruan/keahliaanya.
  • Pelatihan Non Teknis. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam bidang manajemen kewirausahaan/pengelolaan usaha bagi calon tenaga kerja maupun pekerja yang telah memiliki keterampilan teknik tertentu atau yang telah lulus dari UPT pelatihan kerja untuk dapat merintis usaha baru. Usaha ini sangat cocok bagi korban PHK karena seorang yang di-PHK  memiliki pengalaman kerja dan kompetensi kerja tetapi kurang memiliki menta/jiwa usaha dan UPT yang memiliki tupoksi tersebut adalah UPT pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya (UPT PPTK) dan ini satu–satunya UPT Disnakertransduk yang ada di Jawa Timur.
UPT PPTK Surabaya sendiri merupakan pelaksanaan Operasional  “Gerakan Pemasyarakatan Peningkatan Produktivitas“ di Provinsi Jawa Timur yang secara umum memiliki tupoksi sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan Pengukuran produkivitas Calon Tenaga Kerja di semua sektor secara Ragional.
  2. Menyelenggarakan pelatihan dalam meningkatkan Produktivitas Calon Tenaga Kerja dan pekerja terutama dalam hal pe–ngembangan manajemen, seperti manajemen kewirausahaan, Bimbingan/Konsultasi Manajemen, Klinik produktivitas, Unit pelayanan peningkatan Perusahaan (UP3) di Perusahaan, dan manajemen Tata Graha/Good House Keeping (5R/5S) sebagai ikon Jawa Timur dan setiap tahunnya diperlombakan yang diikuti oleh sektor pemerintah dan swasta.
Rakor pengembangan produktivitas tenaga kerja se Jawa Timur tahun 2011 diharapkan akan menghasilkan rumusan yang nantinya akan dibagi dalam 4 kelompok, dimana rumusan tersebut akan dijadikan pedoman/bahan dalam program meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Adapun rumusan diskusi kelompok  tersbut sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Kewirausahaan Baru Produktif,
  • Pola Pendekatan Program (Mental, Teknis, management)
  • Garis Besar Isi Program
  • Sistem Rekruitmen peserta
  • Klasifikasi Instruktur dan narasumber
2. Strategi bidang pengukuran,
  • Aspek Legalitas formal
  • Metodolog pengran
  • Obyek pengukuran Produktivitas
  • Oganisasi pengukuran Produktivita
3. Strategi peningkatan Kelembagaan Produktivitas,
  • Model Kelembagaan Produktivitas Pemerintah dan non pemerintah
  • Fasilitas kelembagaan( pendanaan, sarana/prasarana, dukungan sdm , jejaring/ kemitraan program – program)
  • Legalitas formal lembaga( badan hukum, asosiasi)
  • Struktrul kelembagaan (jatim, kab/ kota)
4. Strategi Pengembangan Desa Produktif,
  • Aspek legalitas formal
  • Pola pembinaa  terpadu.
  • Metodologi pengembangan Desa Produktif
Hasil rumusan tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan ( juklak) peningkatan gerakan  produktivitas bagi masyarakat. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

KELOMPOK 1 : STRATEGI PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN BARU PRODUKTIF

1. Pola Pendekatan Program (Mental, Teknis, Management). Isu yang mengemuka berupa :
  • Pendekatan mental melalui pelatihan AMT,MDE,Motivasi Kewirausahaan.
  • Pendekatan Teknis melaui pelatihan 5S/5R
  • Pendekatan Manajemen melaui pelatihan WUBP
Sedangkan kendala yang dihadapi adalah apabila peserta belum mempunyai usaha kurang tepat apabila diberi materi AMT demikian juga aqpabila diberi materi 5S/5R pun demikian juga dan lebih mengalami gendala apabila pesera masih sekolah di SMU atau sederajad.

Untuk itu rekomendasi yang diberikan adalah untuk peserta pelatihan yang benar-benar membutuhkan pelatihan untuk pendekatan mental, manajemen dan teknis.

2. Garis Besar Isi  Program.Isu yang mengemuka adalah :
  • Peserta dilatih manajemen produksi, pengelolaan usahanya menghadapi pasar maupun persaingan
  • Peserta diberi motivasi supaya usaha yang dilaksanakan menjadi sukses.
  • Peserta diberi materi 5S//5R(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)
Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah masih sulinya peserta setelah dilatih,t idak segera menerapkan ilmu yang baru diterima  yang sifatnya teknis maupun manajemen, khususnya pengelolaan usahanya, yang berkaitan dengan perhitungan biaya maupun pembukuannya.

Untuk itu, rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya tindak lanjut setelah diberikan pelatihan, misalnya monitoring maupun pembinaan lanjutan yang dilakukan Dinas terkait.
3. Pola Pembinaan Terpadu.Isu yang muncul meliputi :
  • Praktek Kerja Lapangan
  • Kerjasama dengan BRI tentang perkreditan untuk meningkatkan usahanya.
  • Kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  • Biro yang ada di Kab/Kota untuk memberi bantuan untuk peserta.
Kendala yang dihadapai adalah sulitnya mensinergikan dengan dinas terkait, misalnya Dinas Koperas UKM maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada di kabupaten dan kota.

Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya lebih awal danya pertemuan dengan Dinas terkait yang sama-sama memberikan pembinaan UKM sehingga tidak overlaping (tumpang tindih tentang program yang diberikan.
4. Sistem Rekruitmen Peserta.Isu yang muncul adalah
  • Mempunyai embrio usaha/rintisan Usaha
  • Eks Peserta Pelatihan Teknis.
  • Eks Peserta Pelatihan Dari Dinas Lain
  • Pencaker yang belum memiliki pekerjaan(pengangguran), korban PHK dan TKI purnatugas.
Tantangan yang dihadapi adalah :
  • Sering Tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan karena ternyata peserta yang direkrut asal comot
  • Peserta yang benar-benar mempunyai usaha pada umumnya enggan meninggalkan usahanya.
  • Khusus TKI purnatugas pada umumnya masih menginginkan kembali lagi atau pendapatan yang diperoleh dari luar negeri pada umumnya digunakan untuk keluarga.
Rekomendasi yang diberikan adalah meminta dinas yang terkait benar-benar menyiapkan peserta yang diharapkan.
5. Kualifikasi Instruktur dan Narasumber

Isu yang muncul adalah pengalaman/ahli di bidangnya, wirausaha/mendatangkan narasumber wirausaha berhasil, dan Perguruan Tinggi.Tantangan yang dihadapi adalah mendatangkan narasumber untuk pengusaha berhasil, pada umumnya tidak sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh usaha peserta itu sendiri. Apabila menggunakan tenaga dari Perguruan Tinggi pada umumnya hanya bersifat teori belaka.

Rekomendasi yang diberikan adalah agar dinas yang membidangi ketenagakerjaan sebagai mitra pembinaan UKM seyogyanya mencarikan tenaga instruktur/narasumber yang benar-benar sesuai yang diharapkan oleh peserta, karena rekrut peserta maupun narasumber yang menyediakan dari dinas tersebut.

6. Lain-lain

Isu yang muncul adalah pemberian bantuan alat/model usaha dan harus dimonitoring aecara periodik. Tantangan yang dihadapai adalah pada anggaran yang tersedia di APBN maupun di dinas terkait sangat sulit, yang ada pada umumnya tersedia pada APBD. Rekomendasi yang diberikan adalah berikan jalan keluar misalnya mendatangkan bank yang memberikan pinjaman lunak pada UKM, syukur kalau bisa dengan bunga yang rendah.

KELOMPOK  2 : STRATEGI BIDANG PENGUKURAN

1. Aspek Legalitas Formal

Isu yang ada Peraturan Gubernur tentang Pengukuran Produktivitas dan Sistem Pengupahan dikaitkan dengan tingkat Produktivitas.Kendala yang dihadapi :
  • Belum ada Peraturan Gubernur yang mewajibkan perusahaan mengukur dan melaporkan produktivitas.
  • Penerapan UMK belum mempertimbangkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Rekomendasi yang diberikan berupa
  • Perlu ditetapkannya Pergub yang mewajibkan perusahaan mengukur dan melaporkan Tingkat Produktivitasnya.
  • Hendaknya Penetapan Sistem Pengupahan juga mempertimbangkan tolak ukur tingkat produktivitas.
2. Garis Besar Isi Program

Isu yang muncul berupa adanya metodologi pengukuran makro (tingkat Regional), mikro (tingkat perusahaan), dan metodologi pengukuran Tenaga Kerja (individu). Kendala yang dihadapi :
  • Belum ada metode Pengukuran Produktivitas Regional/Sektoral Standar
  • Metodologi pengukuran produktivitas mikro/dan tenaga kerja bersifat generic.
Rekomendasi yang diberikan adalah perlu ditetapkan metode pengukuran produktivitas regional/sektoral yang standar dapat diterapkan di tingkat provinsi maupun kab/kota dan perlunya pengembangan motode pengukuran yang fleksibel, berkeadilan dan terbuka bagi perusahaan dan Tenaga Kerja.

3. Pola Pembinaan Terpadu

Isunya meliputi sektoral (regional), perusahaan dan tenaga kerja.Kendala atau tantangannya berupa akumulasi dan kelengkapan data dari instansi terkait belum memadai, perusahaan belum terbuka dalam akses data.Rekomendasi yang diberikan adalah :
  • Perlu kesepakatan bersama dan koordinasi lintas sektoral terkait dalam pengalihan data yang memadai
  • Perlu sosialisasi bagi instansi dan perusahaan tentang arti pentingnya pengukuran produktivitas.
4. Sistem Rekruitmen Peserta

Isu yang ada adalah instansinya, kewenangan, dan pengukuran produktivitas. Mempunyai mempunyai kewenangan dalam mengukur Produktivitas belum ditetapkan. Tantangannya adalah hendaknya UPT PPTK berperan sebagai leading sector dalam melakukan pengukuran produktivitas dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan untuk menjamin independensi.

KELOMPOK  3 : STRATEGI PENINGKATAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS

1. Model Kelembagaan Produktivitas Pemerintan dan Non Pemerintah

Isu yang ada Dewan Produktivitas Daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Kendala dan tantangannya belum ada Dewan Produktivitas tingkat propinsi, belum ada Dewan Produktivitas Tingkat Kab/Kota, dan belum ada baik antar lembaga dari tingkat pusat, tingkat propinsi/tingkat kabupaten/kota.Rekomendasi yang ditetapkan :
  • Membentuk Dewan Produktivitas Tingkat Propinsi Jawa Timur
  • Membentuk Dewan Produktivitas Tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur
  • Membentuk baik/hubungan vertical dan horizontal antar Dewan Produktivitas di Pusat, Propinsi, kabupaten/kota.
2. Fasilitas Kelembagaan (Pendanaan, Sarana/Prasarana, Dukungan SDM, Jejaring/Kemitraan Program)

Isu yang ada belum ada pendanaan yang memadai, sumber pendanaan masih sangat terbatas, program belum dengan kebutuhan daerah.Kendala dan tantangannya pendanaan langsung/khusus untuk produktivitas belum memadai, dan umber pendanaan potensial tidak dimanfaatkan/digali.
Rekomendasi yang diberikan oleh tim pendanaan langsung/khusus untuk produktivitas melalui APBD/APBN, memberdayakan pendanaan buat asosiasi masyarakat, hibah, pemanfaatan CSR, materi dibuat/disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, peningkatan kemampuan SDM (instruktur) lewat pemagangan dan kerja sama dengan asosiasi/perusahaan yang sudah baik.

3. Legalitas Formal Lembaga (Badan Hukum, Asosiasi)

Isu yang muncul adalah kelembagaan produktivitas yang ada  kontrol formal dan non formal. Kendala atau tantangannya adalah belum ada Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur yang menjadi landasan hukum keberadaan kelembagaan produktivitas di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Rekomendasi yang diputuskan adalah membuat Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur yang menjadi landasan hukum keberadaan kelembagaan produktivitas di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

4. Struktrul Kelembagaan (Jatim, Kab/Kota)

Isu yang dimunculkan adalah tidak ada struktur kelembagaan produktivitas di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Kendala atau tantangan yang dihadapi struktur kelembagaan belum terbentuk di tingkat propinsi/kabupaten/kota dan keanggotaan struktural.

Rekomendasi yang diberikan dibentuk struktur kelembagaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan Pembina (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan  Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas di Kabupaten/Kota) dan anggota terdiri dari pengusaha/asosiasi, serikat pekerja, akademisi. Dan, periode Kepengurusan Dewan Produktivitas 3 Tahun.

5. Lain–lain


Isu yang muncul adalah program-program/rencana program/rekomendasi tidak pernah ditindak lanjuti menjadi Detian (DO). Tantangannya adalah tidak ada koordinasi terhadap rencana program/rekomendasi oleh pemegang Authorety.
Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan adalah diadakan pertemuan rutin semua stakeholder (Pemerintah,UPT,Disnaker, MPJ) yang dimotori oleh Disnakertransduk Prov. Jatim untuk menindak lanjuti pelaksanaan Rencana Program.

KELOMPOK 4 : STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PRODUKTIF

1. Aspek Legalitas Formal

Isu yang dimunculkan adalah perlu ada lembaga yang secara khusus mewadahi kegiatan peningkatan produktivitas di tingkat desa dan lembaga ini harus melekat di pemerintah desa dan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah (APBN) namun anggotanya adalah para stakeholder yang secara struktur disusun secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa itu sendiri yang secara legal/formal didukung oleh kebijakan top manajemen.

Tantangannya berupa persepsi yang belum seragam terkait pemahaman pola peningkatan desa potensial dan program pemberdayaan SDM. Selain itu belum ada acuan dasar yang dipakai untuk menilai system kinerja peningkatan desa potensial.

Rekomendasi yang diberikan penetapan/membentuk lembaga produktivitas masyarakat desa yang dibuat formal dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati, diibuat AD/ART dengan dilengkapi dengan struktur organisasi, pola pembinaan, pendanaan.

2. Pola Pembinaan Terpadu

Isu yang dimunculkan adalah pembinaan desa dilakukan secara komprehensif/terpadu/terintegrasi dari pihak-pihak yang terkait (instansi, teknis, perusahaan, LSM, Bakorwil, dll) yang bersifat koordinatif dengan pendekatan mental filosofi, teknis, dan manajemen, serta mengacu pada program-program yang telah dikembangkan oleh UPT. PPTK Jatim.

Tantangan yang dihadapi adalah mentalitas dasar aparat desa belum berbasis produktivitas, terbatasnya sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan program desa potensial/produktif. Rekomendasinya adalah perlu adanya rakor teknis terkait pembentukan lembaga dan pola pembinaan desa terpadu, Perlu adanya sistem pembinaan desa yang berbasis P-D-C-R (Plan-Do-Check-Review).

3. Metodologi Pengembangan Desa Produktif
Isu yang muncul adalah :
  • Pengembangan komoditas unggulan yang ada di desa
  • Pengembangan desa lebih diarahkan pada pengembangan terhadap aspek pendidikan dan kebudayaan, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, sistem keamanan, lingkungan dan SDM.
Rekomendasi yang diberikan adalah perlu ada barometer/indikator kinerja desa produktif yang dipakai sebagai metode pengembangan desa potensial. (Ilham Prasetyo, UPT P2TK Surabaya)
Share on Google Plus

About Kabar Surabaya