Sekolah Swasta Digolontor Ratusan Miliar

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelontor anggaran untuk operasional sekolah swasta berupa dana hibah. Dana hibah yang tertuang di dalam APBD Surabaya 2012 tercatat Rp 284,529 miliar. Jumlah ini diusulkan mengalami kenaikan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2012 menjadi Rp 287,543 miliar. Pemberian dana hibah tersebut dinilai kalangan dewan sangat ironis. Alasannya, anggaran hibah untuk sekolah swasta ini terlalu besar dan peruntukannya tidak jelas. Di sisi lain, saat ini masih banyak sekolah negeri yang kondisi gedung sekolahnya sudah rusak. Terakhir ada sekitar 42 sekolah negeri yang rusak berat dan masih ratusan sekolah negeri yang rusak ringan hingga sedang. “Kami menyayangkan sekali tentunya,” ungkap Mochammad Anwar, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (14/8). Sekolah swasta yang mendapatkan dana hibah itu mulai dari SD/MI, SMP/MTS atau SMA/SMK/MA. Jumlahnya ada 1.185 sekolah. Rinciannya 454 sekolahan setingkat SD/MI, 275 sekolahan SMP/MTS dan 456 sekolah setingkat SMA/SMK/MA. Sesuai data dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), katanya, terinci banyak anggaran yang dikeluarkan Pemkot soal ini. Nilai hibah yang dikucurkan untuk masing-masing sekolah tidak sama. Ada yang kecil, sedang, besar atau mungkin besar sekali. Dana hibah untuk tingkat SD/MI, nilai hibahnya bervariasi. Ada yang Rp 6 juta, Rp 27 juta, Rp 51 juta, Rp 225 juta, Rp 263 juta hingga Rp 271 juta. Sedangkan untuk SMP/MTS nilainya lebih tinggi. Alokasi hibah ada yang Rp 240 juta, Rp 456 juta, Rp 1,125 miliar dan Rp 1,179 miliar. Sementara itu untuk SMA/SMK/MA juga bervariasi. Ada yang Rp 1,176 miliar, 1,886 miliar, Rp 2,9 miliar dan ada pula yang Rp 3,084 miliar. “Pertanyaannya, kenapa anggaran hibah untuk sekolah swasta sampai menghabiskan anggaran sebanyak itu? Bukankah anggaran itu sebetulnya mampu untuk membangun beberapa sekolahan negeri baru?” tanya Anwar. Ia menyebut beberapa kawasan di Surabaya kekurangan sekolahan negeri. Bahkan dalam satu kawasan apakah itu kelurahan atau kecamatan tidak memiliki sekolahan negeri. “Bukankah anggaran sebesar itu bisa dipakai membangun sekolahan negeri baru atau memperbaiki sekolah negeri yang rusak?” katanya kembali. Adi Sutarwijono, anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan hal sama. Menurut dia, Kota Surabaya masih membutuhkan banyak sekolahan negeri, terutama SMP dan SMA. Ini bisa dilihat dari Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dari tahun ke tahun. “Buktinya banyak sekolah yang tidak mampu menampung jumlah anak didik yang akan melanjutkan sekolah,” ungkapnya. Adi menerangkan idealnya anak sekolah tidak perlu keluar dari wilayahnya. Maksudnya, jika sekolah di kecamatan Tandes, anak didik melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup pula di kecamatan yang sama. Namun karena sekolah tidak mampu menampung anak didik, akhirnya banyak anak didik yang keluar dari kecamatan setempat. Selain itu, proses pendidikan di SMP, SMA dan SMK sampai sekarang masih belum merata. Bahkan, msih terkesan menumpuk di SMA kompleks di Jl. Wijaya Kusuma. Sementara Dinas Pendidikan di Surabaya sudah membatasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan mengutamakan warga yang tinggal di sekitar sekolah, dibanding menerima siswa yang tinggal jauh dari sekolah yang dituju. “Ini sebuah fakta di lapangan dan sangat kasat mata. Tapi ironisnya, Pemkot atau Disbudparta tidak melihat fakta tersebut. Tentu, kami asngat menyayangkan hal tersebut,” katanya. Menurutnya, sampai saat ini masih terdapat dua kecamatan di Surabaya yang kekurangan lembaga pendidikan. Keduanya, Kecamatan Gubeng dan Gunung Anyar. Dua kecamatan tersebut, masing masing kekurangan SMP, SMA dan SMK. Ironisnya di beberapa kecamatan malah terjadi penumpukan sekolah. “Selama ini untuk siswa yang dari Gunung Anyar harus datang ke Kecamatan Rungkut dan juga Ttenggilis. Mestinya, pemkot membangun SMP, SMA atau SMK di dau kecamatan tersebut,” sesal Adi Sutarwiyono. Dia mengungkapkan, bukti ketidakmerataan lembaga pendidikan di Surabaya dapat dilihat di Kecamatan Rungkut dan juga Tenggilis. Untuk sekolah menengah pertama saja, tambah dia, di dua kecamatan itu memiliki lebih dari satu sekolah. Di kecamatan Tenggilis terdapat SMP 39 dan SMP 49. Sedangkan di Rungkut ada SMP 23 dan 25. Selain itu di Kecamatan Genteng. Saat ini di kecamatan Genteng ada SMAN 6, SMA Kompleks yang terdiri dari SMAN 2, SMAN 7, dan SMAN 5. “Di Genteng ini paling banyak SMAN-nya dibanding daerah lain,” ujarnya. Minimal, katanya, satu kecamatan ada satu sekolah baik untuk SMP, SMA dan SMK. Sebab dengan syitem skor yang diterapkan dalam PPDB, sangat kasihan bagi para siswa bila harus daftar ke kecamatan lain. Oleh karena itu, dirinya berharap Kepala Dinas Pendidikan (Disepndik) memprioritaskan pembangunana beberapa gedung sekolah di kecamatan yang belum memilik SMPN, SMAN dan SMKN. Apalagi untuk alokasi anggaran pendidikan di Surabaya sudah dianggaran sebesar 32% dari APBD Surabaya dari total APBD Surabaya sebesar Rp, 5,2 triliun atau sekitar Rp1,8 triliun di 2012 ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Beppeko) Pemkot Hendro Gunawan mengatakan, anggaran pendidikan dan pembangunsn fisik sekolah tetap diupayakan agar bisa merata. Hanya, saja penganggarannya perlu dilakukan secara bergantian dan bertahap. Tapi, menurutnya, harapan Pemkot tetap ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya, baik di bidang fisik sekolah maupun mutu pendidikan itu sendiri. pur
Share on Google Plus

About Kim Swaraguna