Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia
sepakat mengembangkan kerja sama untuk reintegrasi korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Kerja sama
yang melibatkan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo, Jawa
Tengah, ini diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan 52 orang dari
72 TKI TPPO di desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.
"Saya
bersyukur bisa meresmikan Kampung TKI dan Peluncuran Koperasi TKI di
desa Tracap, Kabupaten Wonosobo," ujar Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat,
Jumat (30/11/2012).
Menurut Jumhur, di BNP2TKI sudah ada
direktorat yang memiliki program pemberdayaan TKI Purna. Program itu
dilakukan di 19 provinsi melalui instansi vertikal BP3TKI. "Semua TKI
Purna yang ikut program reintegrasi ini sudah mengikuti pelatihan
kewirausahaan dan pelatihan peternakan dari BP3TKI Semarang," ujar
Jumhur.
Jumhur mengungkapkan, tidak sedikit TKI purna yang pulang
dan membuat usaha yang sukses di tanah air dan membuka lapangan kerja
baru bagi masyarakat sekitar.
Menurut Jumhur, para TKI Wonosobo
yang selama ini bekerja mengais rezeki di luar negeri telah turut
serta berkonstribusi terhadap perbaikan ekonomi keluarga, desa dan
daerah melalui remittance yang mereka kirim ke Indonesia.
"Di antara mereka diakui ada yang kurang beruntung dan menjadi korban TPPO karena berangkat melalui calo," ujar Jumhur.
Karena
itu, kata Kepala BNP2TKI pihaknya akan terus melakukan kerja sama
pemberdayaan dengan IOM dengan melibatkan pemerintah daerah, LSM,
perbankan dan stakeholder lainnya.
Kegiatan ini, kata Jumhur,
memaksa aparatur pemerintah untuk merefleksi kegiatan di
kantong-kantong TKI lain di seluruh Indonesia dari mulai pendidikan
Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD), kegiatan ekonomi produktif dari
mulai peternakan kambing dan ayam hingga koperasi.
"Anak-anak
tidak boleh menjadi korban atas usaha yang dilakukan orangtua. Saya
akan berkoordinasi dengan Kemdiknas menyediakan dana yang cukup untuk
pendidikan anak-anak TKI. Tidak boleh ada desa TKI yang tidak terbina,
khususnya anak-anaknya," kata Jumhur.
0 comments:
Posting Komentar