Raperda Gizi Untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat

SURABAYA � Minimnya prestasi yang diraih oleh para siswa ditingkat perkotaan serta masih adanya kampung idiot, menjadi alasan bagi Komisi E DPRD Jatim menggagas perda inisiatif yaitu Raperda Gizi. Apalagi sesuai data yang dimiliki Dinas Kesehatan ada tren penurunan gizi penduduk di Jatim, khususnya ditingkat perkotaan. Hal ini dikarena adanya salah asupan dan keengganan para ibu memberikan ASI eksklusif.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar menegaskan masalah malnutrisi (gizi buruk,red) di Jatim masih cukup memprihatinkan. Ini karena penyelesaiannya hanya ada di tingkat Kasi Dinas Kesehatan Jatim. Karena itu, kedepannya perlu ada goodwill dari pemerintah berupa regulasi untuk menekan angka malnutrisi di masyarakat.
��Raperda Gizi merupakan salah satu regulasi pemerintah untuk melindungi masyarakat. Dengan begitu ada keseimbangan hak dan kewajiban. Mengingat malnutrisi tidak masuk dalam jamkesda, karena itu perlu ada anggaran tersendiri untuk mengatasi masalah ini,� papar politisi asal Partai Demokrat Jatim ini, Kamis (3/11).

Ditambahkannya, masalah mall nutrisi sama halnya dengan penanganan masalah idiot. Karena itu, kedepannya intervensi tidak saja pada si korban, tapi juga pada keluarganya. Pasalnya, kalau ada korban mall nutrisi dirawat di rumah sakit, maka keluarganya akan menunggu di rumah sakit dan itu butuh uang. ��Karena itu penanganannya nanti tidak pada si korban saja, tapi keseluruhan pada keluarganya yang dirumah maupun yang menunggu di rumah sakit,��lanjutnya.

Sementara itu, dalam laporan komisi E terhadap rancangan Perda Perbaikan Gizi di Jawa Timur pada akhir pekan lalu disampaikan bahwa Raperda ini punya misi khusus. Melalui juru bicara komisi E, RB Zainal Arifin, dijelaskanm raperda tersebut bertujuan meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat JHawa timur melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. �Gangguan penyakit karena kekurangan zat gizi mikro dengan gangguan pertumbuhannya, itu filosofi kita menggagas raperda gizi ini,� papar Zainal.

Politisi yang biasa disapa Anang ini mengatakan, banyak fenomena kekurangan gizi pada balita yang kemudian menjai resiko penyakit berkepanjangan. �Hal ini cukup membahayakan jika tidak kita kawal melalui sebuah regulasi, kami berharap perda ini bermanfaat untuk peningkatan kesehatan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia,� paparnya.

Sebab, lanjut Anang, disamping dampak langsung terhadap penyakit dan kematian, gizi kurang juga berdampak pada pertumbuhan, perkembanmgan intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan.

Dalam upaya perbaikan gizi nantinyam diperlukan wadah koordinasi lintas sektor di bidang yang membantu Gubernur dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha perbaikan gizi masyarakat. Sehingga bisa memberi advokasi (bantuan) kepada kabupaten/kota sehubungan dengan perbaikan gizi masyarakat yang dalam koordinasi Dinas. Jadi dengan adanya Perda perbaikan Gizi nantinya, bukan bermaksud membentuk badan strktural baru tapi hanya leb ih mengefektifkan Tim Pangan dan Gizi Daerah yang dulunya sudah ada dan melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. �Kita banyak menerima masukan dari semua pihak terkait soal perbaikan gizi. Ini perlu karena raperda ini baru pertama kali di Indonesia, sehingga kita tidak memiliki pembanding,� pungkas Politisi Partai Golkar ini.
Share on Google Plus

About Kabar Surabaya

0 comments:

Posting Komentar