Pemkot Surabaya Jual Aset "Surat Ijo"

KIM Swaraguna/Surabaya - Pemkot Surabaya membuat kebijakan baru dengan menjual asetnya berupa lahan berstatus "surat ijo" atau lahan milik Negara peninggalan zaman Belanda kepada warga yang selama bertahun-tahun tinggal di lahan tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kamis, mengatakan, pihaknya memutuskan lahan "surat ijo" bisa dibeli oleh pemilik atau warga pemegang "surat ijo" karena pemkot tidak ingin jika permasalahan surat "ijo" terus berlarut-larut.

"Namun, ada tata cara yang harus ditempuh dalam jual beli surat ijo," katanya.

Caranya, lanjutnya, untuk setiap "surat ijo" harus dibuat peraturan daerah (perda) yang mengetahui bagaimana asal-usul dari "surat ijo" tersebut. Dia mengatakan, ada tim dari pemkot yang dibentuk untuk bisa mengusut asal-usul persil.

Soal kebijakan membuat perda untuk "surat ijo" tersebut pemkot telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Wali kota mengatakan, kemendagri tidak hanya meminta perda dibuat untuk setiap kawasan, namun harus perda yang mengatur setiap persil. "Tiap persil memiliki perdanya, bukan perda yang sifatnya umum," lanjutnya.

Menurut data Pemkot Surabaya, ada sekitar 48.200 persil surat "ijo" milik pemkot yang bisa berpindah tangan pada warga. Soal harga lahan, pemkot memastikan bahwa harga harus sesuai harga pasaran saat ini.

Puluhan ribu "surat ijo" tersebut tersebar di 26 kecamatan yang terdiri dari 104 kelurahan. Di kecamatan Gunung Anyar sendiri terdapat beberapa lahan yang sertifikatnya masih berupa surat "ijo".Hanya lima kecamatan yang tidak punya surat "ijo" yakni Pakal, Benowo, Bulak, Jambangan, dan Karang Pilang.

Soal perda yang sifatnya per persil tersebut, Risma mengatakan itu dibutuhkan karena memang setiap persil memiliki sejarah tersendiri. Selain itu, perda juga memuat asal-usul persil ini juga menjadi dasar dari harga yang diberikan pada pemegang surat "ijo" jika ingin membeli lahan tersebut.

Jika, lahan tersebut ternyata asal-usulnya terdapat masalah, maka pemilik lahan bisa membelinya hanya dengan harga 50 persen dari harga pasaran atau harga yang ditentukan tim appraisal. Dia mencontohkan, misal ada surat "ijo" yang dulunya dikeluarkan oleh yayasan kas pembangunan (YKP).

"YKP juga sedang bermasalah dengan pemkot, makanya harganya 50 persennya," katanya.

Untuk lahan yang terbukti murni milik pemkot, dia mengatakan bahwa pemilik surat "ijo" harus membelinya dengan harga 100 persen sesuai harga pasaran atau yang ditentukan tim appraisal.

Soal target sampai kapan perda untuk semua "surat ijo" milik pemkot bisa dibuat, dia mengatakan bahwa pihaknya secara bertahap akan membuat perda tersebut. Namun, sampai kapan waktunya selesai, pemkot belum bisa memastikan.di upload oleh Yanuar Yudha, sumber jawa pos
Share on Google Plus

About Kim Swaraguna

0 comments:

Posting Komentar