Apa itu BPJS Kesehatan?

KIM Swaraguna/Surabaya - BPJS merupakan Program Kesehatan oleh pemerintah yang resmi beroperasi per 1 Januari 2014. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak untuk seluruh masyarakat Indonesia, namun hanya untuk mereka yang terdaftar sebagai peserta.

Untuk dapat tercatat sebagai anggota, masyarakat harus mendaftar melalui kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu identitas (KTP) serta pasfoto. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan membayar iuran lewat bank (BRI, BNI dan Mandiri), calon anggota akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang bisa langsung digunakan untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Iuran yang dibayarkan ke bank disesuaikan dengan  jenis kepesertaan, yang diantaranya adalah:
  • Anggota yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), (adalah anggota pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, dan ada pula bukan pekerja), jumlahnya sudah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 86,4juta orang dengan iuran Rp19.225 per orang dalam satu bulan.
  • Peserta penerima upah seperti pekerja perusahaan swasta,  membayar jumlah iuran sebesar 4,5 % dari upah satu bulan dan ditanggung oleh pemberi kerja 4 persen dan 5% ditanggung pekerja. Sedangkan PNS dan pensiunan PNS membayar iuran sebesar 5  %, sebanyak 3 % ditanggung pemerintah dan 2 % ditanggung pekerja.
  • Untuk peserta bukan penerima upah seperti pekerja sektor informal besaran iuran yang harus dibayarkan, sesuai dengan jenis kelas perawatan yang diambil. Untuk ruang perawatan kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500 dan kelas I Rp59.500.
Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan . Pengertian definisi jaminan kesehatan, dengan prinsip asuransi social berdasarkan:
  • Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
  • Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
  • Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
  • Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan anggota dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Dan ini adalah bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masuk dalam program kesehatan Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) nantinya.

Ringkasan:
  • BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat,
  • Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saat ini berupaya untuk memberikan penyuluhan bagaimana masyarakat mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal tersebut bisa terlaksana apabila masyarakat terdaftar sebagai peserta di BPJS. Adapun alur Pelayanan BPJS adalah sebagai berikut:
  1. Peserta BPJS membawa kartu BPJS Kesehatan atau kartu anggota Askes yang lama mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, (Puskesmas, dokter keluarga, klinik TNI/Polri, dan fasilitas kesehatan setingkat itu). Pada tahap ini peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kapasitas fasilitas kesehatan di tingkat pertama tersebut (seperti konsultasi kesehatan, laboratorium klinik dasar dan obat-obatan).
  2. Apabila setelah pemeriksaan awal pasien belum sembuh, maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI-Polri yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan). Sedangkan untuk kondisi gawat darurat, peserta BJPS bisa mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, tanpa mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
  3. Di fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan, peserta menunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau kartu lama dan surat rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kepada petugas BPJS kesehatan Center. Selanjutnya petugas akan menerbitkan surat Eligibilitas Peserta (SEP) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa peserta dirawat dengan biaya BPJS Kesehatan.
  4. Setelah mendapatkan SEP, pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, baik untuk pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap. Apabila penyakit pasien dapat ditangani tanpa harus mendapatkan perawatan inap, pasien boleh pulang atau dirujuk kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Sedangkan untuk pasien dengan penyakit kronis, dapat masuk ke dalam program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tersebut.
Adapun alamat Tempat Pendaftaran Peserta BPJS di Surabaya adalah :


Pendaftaran BPJS / JKN Regional VII
(Jawa Timur)
Jl. Raya Jemursari 234 PO. BOX. 268/SBS Surabaya 60299
Nomor Telepon. (031) 8432541, Faximile. (031) 8415550
Hotline Service : 0812 3099 748

Ringkasan:
  • Alur Pelayanan BPJS dimulai dari tempat pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dirujuk ke tingkat kedua apabila belum sembuh,
  • Tempat pendaftaran BPJS dibagi dalam 12 regional dan sudah hampir tersedia di seluruh kota di indonesia.

Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan untuk FasKes Program JKN

Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang sudah berlaku sejak awal tahun 2014, namun yang menjadi salah satu pertanyaan masyarakat dan mungkin pelaku medis adalah bagaimana perhitungan masalah tarif yang akan diberlakukan untuk anggotanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Inilah perbedaan dari istilah Kapitasi dan INA CBGs (Indonesia Case Base Group's yang digunakan dalam perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN.

Kapitasi untuk fasilitas kesehatan primer

Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama (primer) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Yang untuk selanjutnya dikelola untuk penanganan dan pencegahan penyakit atau preventif.

Sebagai contoh apabila 5.000 peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar pada satu faskes dengan kapitasi Rp 8.000 per orang per bulan. Idealnya 1 orang dokter bisa menangani 5.000 orang perbulan waktu pelayanan 6 jam. Kemudian dilihat yang sakit berapa, yang pasti dia dibayar sesuai dengan jumlah peserta terdaftar 5.000 dikalikan Rp 8.000 berarti dokter mengelola Rp 40.000.000. Dana ini yang setiap akhir bulan akan ia kelola untuk bayar lab, apotek, bidan, dokter dan keperluan medis dan administrasi lainnya.

Ketika sebuah klinik memiliki dana dengan jumlah tertentu dan semakin sedikit orang yang sakit maka akan besar pula penghasilan per bulannya. Artinya dokter bertanggung jawab terhadap kesehatan dan harus mendorong 5.000 orang yang terdaftar di Faskes miliknya untuk tidak sakit sehingga penghasilannya tetap.

Tarif Non Kapitasi juga untuk faskes pertama

Besar pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Namun besar tarif belum dibahas secara jelas.

Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s

Tarif INACBGs adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Perhitungan tarif ini diberlakukan di fasilitas kesehatan lanjutan dalam hal ini adalah rumah sakit baik itu milik pemerintah atau milik swasta.

Perhitungannya lebih objektif berdasarkan pada biaya sebenarnya. INACBGs merupakan sistem pengelompokkan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokkan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. Dan agar lebih mudah, paket INACBGs mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit.

Berbasis pada data costing dan coding penyakit mengacu pada International Classification of Diseases yang disusun WHO, Sehingga menggunakan ICD 10 untuk mendiagnosis 14.500 kode dan ICD 9 Clinical Modification yang mencakup 7.500 kode. Sedangkan tarif INACBGs terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan dengan tingkat keparahannya.

Tarif INACBGs untuk JKN dikelompokkan menjadi 6 jenis rumah sakit (rumah sakit kelas D, C, B dan A, rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan nasional). Selain itu Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN juga disusun berdasarkan perawatan kelas 1, 2 dan 3, yang saat ini memang tersedia pada program JKN.

Ringkasan:
  • Perhitungan Tarif kepada Fasilitas Kesehatan program JKN terbagi menjadi tiga jenis,
  • Tiga jenis Tarif JKN untuk FasKes adalah; Kapitasi untuk fasilitas kesehatan primer, Tarif Non Kapitasi dan Tarif INA-CBG’s. (sumber:rangkuman media online)
Share on Google Plus

About Kim Swaraguna

0 comments:

Posting Komentar