Persyaratan Baru Mengurus BPJS


Persyaratan Baru Mengurus BPJS

Kim Gunung Anyar/Swaraguna Mulai 1 November lalu, berlaku peraturan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014. Sejumlah persyaratan baru wajib dipenuhi peserta. Di antaranya, harus memiliki e-KTP dan rekening bank. Selain itu, peserta mendaftar untuk satu kartu keluarga (KK), bukan lagi perseorangan. Kartu baru tersebut akan aktif tujuh hari sejak pendaftaran. ”Bikin rekening itu maksudnya biar enggak banyak yang mengantre untuk mendaftar atau membayar premi di Kantor BPJS,” ujar Ketua BPJS Jatim dr Andi Afdal Abdullah, Selasa (18/11).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya dr I Made Puja Yasa AAk pun mengakui hal tersebut. Menurut dia, hanya dua di antara tiga bank yang melayani pendaftaran BPJS di Surabaya. Yakni, empat cabang Bank Mandiri dan satu cabang BRI. ”Sayangnya, di Surabaya BNI belum bisa untuk mendaftar,” kata Puja.
Rekening bank juga difungsikan untuk memudahkan para peserta BPJS Mandiri membayar premi. Mereka tidak perlu mengantre karena bank akan melakukan autodebit. Puja berharap semua warga Surabaya segera mendaftarkan diri. Hingga kini ternyata baru 45 persen warga yang mengurus BPJS Kesehatan. Artinya, lebih dari separo penduduk Kota Pahlawan belum terdaftar. ”Per 1 Oktober, 274 ribu penerima jamkesda yang dikelola dinkes juga diintegrasikan ke BPJS,” katanya.
Puja meminta warga memahami prosedur BPJS. Selama ini warga berekspektasi berlebihan. Misalnya, ada yang menganggap pengobatan bisa dilakukan di mana saja. Terutama di RS besar. Padahal, seharusnya melalui puskesmas dan dokter keluarga terlebih dahulu. ”Peran pelayanan fasilitas kesehatan primer perlu ditingkatkan. Baru kalau perlu, dirujuk ke rumah sakit,” ucapnya.
Selain BPJS, program pembiayaan kesehatan terbaru dari pemerintah adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hingga kini KIS masih menjadi perdebatan. Pemkot dan DPRD Surabaya satu suara menyatakan bahwa program tersebut belum jelas juntrungannya. Pendistribusian kartu juga belum pasti. ”Belum tahu kapan disalurkan. Kami masih menunggu. Yang jelas, kalau sudah ada, Surabaya yang pertama menerima,” ujar Andi Afdal Abdullah.
Andi menuturkan, pelayanan kesehatan untuk penerima KIS tidak berbeda dengan BPJS. Peserta lebih dahulu berobat di puskesmas. Jika perlu perawatan lebih lanjut, baru peserta dirujuk ke rumah sakit (RS) yang ditunjuk. Rujukan harus disertai rekomendasi dokter. Namun, untuk gawat darurat, peserta bisa langsung ke RS.
Bedanya, KIS mengikat berbagai instansi. Yakni, dinas kesehatan, BPJS, dan BKKBN. Andi mencontohkan penanganan imunisasi. Nanti yang mengurus vaksin adalah Kemenkes. Kemudian, pembiayaan dilaksanakan BPJS. ”Tapi, perlu regulasi yang kuat agar koordinasinya lancar,” ucapnya.
BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memiliki sasaran yang berbeda. KIS ditujukan untuk warga yang belum menerima BPJS. Yakni, kelompok miskin yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Misalnya, anak telantar, tunawisma, dan peminta-minta. ”Data dari pusat sehingga tidak ada istilah pendaftaran peserta KIS,” jelas Andi.
Menurut Febria, manfaat dan fungsi KIS sama dengan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Bedanya hanya pada cakupan kepesertaan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Nanti BPJS menjadi badan pengelola KIS. ”Selain KIS, pemegang kartu askes, jamkesmas, JKN-BPJS masih tetap berlaku,” ungkapnya (Yanuar Yudha: sumber rangkuman media online)
Share on Google Plus

About Kabar Surabaya

0 comments:

Posting Komentar