Ayo, Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

Ayo, Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

Ayo, Gunakan Rupiah Untuk Transaksi di NKRI

Swaraguna - Nilai tukar rupiah yang terus merosot hingga ke level Rp 13.500-an, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan bagi Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali untuk selalu menggunakan Rupiah dalam setiap kegiatan transaksi di dalam negeri. Hal ini mutlak di lakukan agar perlemahan rupiah tidak berlarut-larut agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Penggunaan dollar sebagai alat transaksi di Indonesia saat ini jumlahnya sangat besar, angkanya mencapai hampir 7,2 miliar dollar AS per bulan atau setara dengan Rp93 triliun. Hal ini sungguh ironis, karena, sejatinya Rupiah sebagai mata uang yang sah di negeri ini menjadi salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain bendera dan lagu kebangsaan.

Beberapa kendala dalam penggunaan rupiah adalah :
1. Transaksi antar residen dengan valas, barang sebesar 73 persen dan jasa 13 persen. Mayoritas valas yang digunakan adalah dollar sebesar 96,4 persen. 
2. Korporasi dan individu domestik cenderung melakukan net beli, pembelian dipenuhi oleh supply valas non residen.
3. Banyak pihak memakai mata uang selain rupiah di wilayah NKRI. Misal, pencantuman harga barang atau jasa dan penyelesaian transaksi dengan valas.
4. Transaksi valas menunjukan trend meningkat, dimana korporasi dan nasabah melakukan pembelian barang domestik porsinya 52 persen tahun 2014. Sebelumnya, hanya 19 persen tahun 2007.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran BI (SEBI) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang melanggar, BI akan mengenakan sanksi baik denda mau pun kurungan penjara.

Peraturan ini juga berlaku bagi para pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Selama bekerja di Indonesia maka Gaji yang di terima harus berupa rupiah. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan yang bergerak di bidang properti dan operator pelabuhan. (Yanuar Yudha) 
Share on Google Plus

About Kabar Surabaya

0 comments:

Posting Komentar